Indonesiaplus.id – Apresiasi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap komitmen Pemerintah Daerah dan penyelenggara Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan dalam menyukseskan program penguatan Penyandang Disabilitas.
Sesuai arahan Menaker Yassierli, pelayanan untuk mendapatkan hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas melalui ULD telah melampaui target secara optimal.
“Hingga Oktober 2024, telah ditempatkan sebanyak 770 dari 750 orang Penyandang Disabilitas yang ditargetkan, ” kata Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Haryanto saat membuka Rapat Koordinasi ULD Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (18/11/2024) malam.
Kendati melampaui target penempatan, Haryanto mengungkapkan dari sisi jumlah penganggur disabilitas masih sangat kecil prosentasenya. Hingga bulan Agustus 2023, jumlah penganggur berdasarkan data Sakernas 2023 sebanyak 90.626 orang.
Menurut Haryanto bahwa perlu dilakukan kolaborasi dengan semua pihak agar penempatan tenaga kerja disabilitas dapat lebih meningkat.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota yang belum membentuk ULD Ketenagakerjaan agar segera dilakukan percepatan pembentukan ULD tersebut, ” ujarnya.
Kemnaker siap untuk membina dan memfasilitasi percepatan pembentukan ULD Ketenagakerjaan. Sebab disabilitas menjadi salah satu prioritas program pemerintahan Kabinet Merah Putih yang mengusung visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’.
“Disabilitas menjadi program prioritas ke-10, yaitu penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas, ” katanya.
Ke depan, Haryanto berharap momentum Rakor dapat semakin mengukuhkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penyelenggara ULD Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat pelayanan ketenagakerjaan inklusif.[tat]
