Indonesiaplus.id – Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 sebagai Menteri Ketenagakerjaan yang diminta secara langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk “berlari kencang” menangani dunia ketenagakerjaan di Indonesia.
Saat rapat kerja perdana dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2019, Ida Fauziyah penjelasan visi dan misi Presiden RI bidang ketenagakerjaan dengan empat program dan kegiatan Kemnaker tahun 2020 dalam rangka mendukung visi misi Presiden 2020-2024. Pertama, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Kedua, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Ketiga, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial dan Keempat, program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
Sasaran empat program tersebut, untuk meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Potret umum ketenagakerjaan nasional tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,01 persen atau capaian level terendah selama masa reformasi. Penduduk usia kerja 196,46 juta, dengan angkatan kerja 136,18 juta dan bukan angkatan kerja 60,28 juta. Dari jumlah angkatan kerja 136,18 juta tersebut sebanyak 129,36 juta bekerja dan sebanyak 6,82 juta merupakan pengangguran. “Dari 129,36 juta yang bekerja, sebanyak 55,28 juta bekerja di sektor formal dan sisanya 74, 08 juta di sektor informal,” ujar politikus PKB kelahiran kelahiran 17 Juli 1969 itu.
Sesuai rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Konsep pembangunan manusia tahun 2020-2024 yakni: Pertama, menciptakan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tiga misi yang dicanangkan presiden yakni peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Ketiga, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Adapun visi Presiden Joko Widodo yakni tewujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.
BLK Komunitas percepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia
Upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari seluruh kekuatan masyarakat. Terlebih Indonesia akan mendapat bonus demografi yang harus dikelola secara baik salah satunya dengan cara menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas secara masif ini kita semua akan bisa menyambut bonus demografi.
Untuk tahap awal, pemerintah pusat akan membangunkan BLK Komunitas beserta segala keperluannya. Namun ke depannya, para pengelola BLK Komunitas sendiri yang harus mandiri mengelola dengan segala potensi yang ada di masyarakat jangan sampai berhenti beroperasi.
Dalam pembangunan nasional semua pihak harus dilibatkan, termasuk lembaga/insitusi keagamaan seperti pondok pesantren (ponpes), adalah potensi yang juga harus mendukung upaya meningkatkan kompetensi SDM. Maka pembangunan BLK Komunitas adalah bagian dari masifikasi peningkatan kompetensi SDM.
Implementasi visi misi Presiden 2020-2024, penulis fokus terhadap poin pertama dengan isu peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Di mana, pada 2019 Presiden Joko Widodo telah meresmikan sebanyak 1.113 BLK Komunitas se-Indonesia. Disusul tahun 2020 Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan 2000 BLK Komunitas di seluruh Indonesia.
Presiden menekankan untuk mewujudkan SDM yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik, salah satu upaya pemerintah yakni membangun banyak BLK komunitas di seluruh Indonesia. Di era persaingan saat ini, kompetisi antarnegara sangat ketat. Terjadi adu ekonomi, adu pintar-pintaran antarmanusia. “Begitu manusianya dan begitu SDM-nya kalah, sudah ditinggal oleh negara lain”. Kondisi dari seluruh negara sekarang ini sedang beradu skill dan kompetisi untuk menjadikan SDM yang unggul. “Bukan ijazahmu apa? Bukan adu ijazah sekarang. Tapi adu keterampilan, adu skill dan kompetensi,” tandas Presiden.
BLK Komunitas sebagai salah satu program pemerintah guna meningkatkan keterampilan (hard skill) para santri atau siswa dari lembaga pendidikan keagamaan lainnya serta masyarakat yang berada di sekitarnya. Sedangkan, penentuan kejuruan di BLK Komunitas berdasarkan pada permintaan penerima bantuan agar tepat sasaran. Juga, penentuan kejuruan yang disesuaikan link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas.
Namun, kejuruan pelatihan yang dikembangkan mesti disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha yang pada akhirnya bisa menekan angka pengangguran. Di samping tugas utama mentor, instruktur, maupun pelatih di BLK Komunitas disiapkan untuk mengajarkan beragam ilmu kejuruan.
Presiden berharap bahwa BLK Komunitas sebagai langkah awal untuk turut serta berperan aktif dalam mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia. “Saya berharap BLK Komunitas menjadi tempat awal pembangunan SDM Indonesia unggul dimulai,” harap Presiden Jokowi.
Berdasarkan data pemerintah sejak tahun 2017 hingga 2019 telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas tersebar di lembaga pendidikan keagamaan seperti Pondok Pesantren (Ponpes), seminari, dhammasekha, serta pasraman di seluruh Indonesia.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan, terkait dengan program pengembangan BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo dalam upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang telah diberikan pada lembaga pendidikan keagamaan dengan tambahan keterampilan atau hard skill.
“Kehadiran BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan, agar santri atau siswa dari lembaga pendidikan keagamaan tersebut serta masyarakat di sekitarnya memiliki akses untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal,” harap Menaker Ida Fauziyah.
3 Layanan Keterampilan BLK Komunitas
Sejalan dengan kebijakan Presiden untuk menjadikan tahun 2019 dan seterusnya sebagai tahun pengembangan SDM, sehingga Kemnaker terus memfasilitasi masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan keterampilan (skilling), alih keterampilan (re-skilling), maupun menambah keterampilan (up-skilling) di instasi pelatihan vokasi yakni di 305 BLK Pemerintah, 5.020 LPKS, 109 Lembaga Pelatihan K/L lain, 1.799 Training Center (TC) Industri, dan 1.113 BLK Komunitas.
Sedangkan bantuan pengembangan BLK Komunitas, Menteri Ida mengatakan lembaga penerima bantuan mendapatkan bantuan berupa pembiayaan pembangunan 1 (satu) unit gedung workshop; bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 (satu) kejuruan; bantuan biaya operasional; dan bantuan biaya untuk melaksanakan 2 paket program pelatihan.
Ke-10 program pelatihan vokasi yang dikembangkan di BLK Komunitas, yaitu Kejuruan Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor), Kejuruan Teknik Las; Kejuruan Processing (Pengolahan Hasil Pertanian), Kejuruan Processing (Pengolahan Hasil Perikanan); KejuruanWoodworking; Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kejuruan Menjahit; Kejuruan Refrigeration dan Teknik Listrik; Kejuruan Industri Kreatif; dan Kejuruan Bahasa.
Mendekatkan layanan pada masyarakat
Tujuan utama pembangunan BLK-BLK Komunitas di seluruh Indonesia tidak lain adalah untuk menghapus kesenjangan kompetensi, sehingga menjadi layanan pelatihan yang mendekat kepada komunitas dan masyarakat di desa tidak perlu datang ke BLK yang rata-rata berada di Ibu Kota Provinsi. “Dengan BLK Komunitas didekatkan akan lebih mempermudah masyarakat sekitar pesantren, terutama santri untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya,” ucap Menaker Ida Fauziyah.
Ribuan almuni BLK sukses diserap pasar kerja
Program transformasi BLK untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja baik para pencari kerja ataupun korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ada beberapa jenis BLK mulai yang dikelola oleh pemerintah Pusat atau BLK UPTB, BLK UPTD dan BLK komunitas terutama yang berbasis keagamaan.
Didapatkan data sepanjang tahun 2019, BLK berhasil menempatkan 92 ribu lulusan ke pasar kerja dan pada tahun 2020 ada sekitar 34 ribu lulusan BLK bisa masuk ke pasar kerja.
Potensi Strategis BLK dalam skala global dan nasional
Pada pertemuan KTT G20 2022, isu BLK Komunitas menjadi isu prioritas yang dalam pelaksanaan menjadi best practice untuk upaya pelaksanaan peningkatan kompetensi berbasis komunitas yang bisa Indonesia banggakan.
Hingga akhir tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membangun 3.757 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kapasitas peserta pelatihan sebanyak 225.420 orang yang secara langsung menjadi solusi terhadap pengurangan pengangguran dan dalam waktu yang bersamaan menciptakan SDM vokasi yang mumpuni.
Pemerintah mendorong pihak pengelola BLK Komunitas, untuk terus menyesuaikan pelatihan-pelatihan yang diberikan, sesuai dengan kebutuhan dari pasar kerja lokal termasuk mendukung bagi masyarakat terjun dalam dunia kewirausahaan yang masih butuh banyak orang untuk mengolah semua sumber daya alam di Indonesia yang melimpah.[hmd]
