Indonesiaplus.id – Sempurnakan administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tim Kerja Keuangan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung selenggrakan rapat untuk singkronisasi data yang tercatat di setiap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang belum rampung dan masih harus dilengkapi data dukungnya.
“Pengelola administrasi keuangan disetiap UPK menghendaki semua admin untuk teratur dan teradminstrasi dengan baik, sehingga ketika diadakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspekturat Jenderal (Irjen) Pusat agar tidak ada permasalahan dan kendala,” ujar Emi selaku Ketua Tim Kerja Kuangan di Lingkungan Poltekesos Bandung
Dra. Evi Nurhayati,M,.Si selaku Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum (BAAU), sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Poltekesos Bandung menegaskan, bahwa semua Admin dan penyelenggara harus memperhatikan tertib administarasi dan tertib SPJ, agar dikemudian tidak ditemukan permasalahan dan hal-hal yang tidak dikehendaki. Hal tersebut menunjang terhadap Poltekesos menuju zona tertib administrasi dan SPJ yang tertata dengan rapi.
Menghadirkan Narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung 1 Endang Mulyana selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Bandung I dan Heriyanto selaku Pelaksana Seksi Pencairan Dana KPPN Bandung I kegiatan berlangsung selama 2 hari terhitung pada 23-24 November 2023 di Seruni Wisma Pandawa Ciumbeulit Bandung dihadiri oleh 25 admin UPK.
Dalam pelaksanaannya KPPN Bandung 1 menyampaikan aturan-aturan yang perlu dipahami oleh setiap admin pemegang keuangan di setiap UPK satker dalam tertib administrasi dapat disampaikan kepada setiap staff di tim kerjanya guna tetap patuh dalam beradministrasi.
Selain itu, Endang Mulyana menyisipkan sosialisasi KPPN dalam aturan-aturan pencairan dana yang dapat dilakukan oleh petugas keuangan di Lingkungan Poltekesos Bandung.
Pesan dalam menutup kegiatan ini dari sekarang semua kegiatan yang dilaksanakan sertakan pelaporan yang lengkap dengan data dukung akurat, jangan sampai kegiatan telah dilaksanakan, tetapi SPJ tidak disertai data dukung yang akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.[ama]
