Indonesiaplus.id – Kalimantan Timur (Kaltim) dipilih Presiden Jokowi sebagai ibu kota negara (IKN) Nusantara, dinilai melawan cita-cita Bung Karno, sehingga jangan kaget kalau proyek itu sepi investasi.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi menerangkan bahwa pilihan Jokowi menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim sebagai ibu kota negara baru, jelas-jelas tidak tepat. Selain juga tidak sesuai dengan keianginan Proklamator Bung karno.
“Kalau ingin IKN laku dan laris, ya seharusnya mengikuti amanah Bung Karno. Di mana membangun IKN itu bukan di Kaltim tetapi di Kalimantan Tengah. Karena tanahnya bagus,” ujar Uchok di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Ia mengkritisi ngototnya pemerintah menyedot investasi masuk ke IKN Nusantara, Kaltim. Tapi malahan menyebut proyek IKN Nusantara tak ubahnya ‘proyek rongsokan’. Jangan heran kalau investor emoh mendekat ke IKN Nusantara. “IKN Nusantara itu seperti barang rongsokan yang diobral ke sana-sini, tapi tidak laku,” kritik Uchok.
Ia menanyakan insentif pemerintah yang dijanjikan kepada investor IKN Nusantara soal izin HGB selama 80 tahun dan bisa diperpanjang 160 tahun.
“Dalam UU Agraria belum diubah membatasi HGB dibatasi maksimal 50 tahun. Ini artinya, pemerintah atau pejabat yang bertangungjawab sudah tahu resiko hukumnya ketika melanggar sebuah UU,” katanya.
Sebelumnya, pengusaha China di Sabah, Malaysia tergabung dalam Sabah China Chamber Of Commerce ( SCCC ), menjalin kerja sama dengan Kadin Kutai Kartanegara.
Penandatanganan kerja sama antara Kadin dengan SCCC berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara, beberapa waktu lalu. Naga-naganya,SCCC kepincut berinvestasi di sektor pertanian dalam arti luas.
Adapun sektor yang dibidik seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, termasuk material dan logistik, bahkan sektor pertambangan.
Pemkab Kutai Kartanegara menyambut baik adanya hilirisasi pertanian yang mulai dilirik investor dari berbagai negara.
Menurut Sekdakab Kutai Kartanegara, Sunggono menyatakan bahwa berdasarkan data, kinerja perekonomian Kutai Kartanegara saat ini masih dipengaruhi sektor pertambangan. “Ditandai dengan share terhadap Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 sebesar 64,10 persen, ” katanya.[had]
