Indonesiaplus.id – Dampak kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan Pertamina menaikkan harga Bahan Bakar Minyak non subsidi. Banyak masyarakat yang biasanya mengkonsumsi BBM non subsidi beralih ke BBM subsidi.
Pengendalian BBM subsidi ini harus dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina. Namun, bila tidak dilakukan pengendalian, maka anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah akan semakin besar.
“Presiden meminta agar pengendalian BBM subsidi ini dilakukan agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Selama ini pengendalian BBM subsidi yang dilakukan belum tepat sasaran,” ujar Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi dalam keterangannya, Sabtu (23/7/2022).
Diperkirakan penggunaan Pertalite mencapai 28 juta kilo liter (KL). Padahal kuotanya tahun 2022 hanya 23,05 juta KL. Hingga Mei 2022 realisasi Pertalite sudah melebihi kuotanya 23 persen.
Solar subsidi jika tidak dilakukan pembatasan, akan terjadi over kuota sebesar 17,3 juta KL. Kuota subsidi solar yang diberikan 14,91 juta KL. Sampai dengan year to date Mei 2022, realiasi Solar Subsidi sudah melebihi kuotanya hingga 11 persen
Merespons permintaan Presiden tersebut, Kementerian ESDM dan Pertamina berinisiatif agar melakukan pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Sehingga Fahmy tak melihat adanya motif politik penggunaan MyPertamina untuk pengendalian BBM subsidi.
“Tidak benar anjuran pengendalian BBM subsidi menggunakan MyPertamina karena motif politik seperti untuk mendukung Erick Thohir untuk menjadi Presiden. Murni inisiatif Kementerian ESDM dan Pertamina untuk merespons kemarahan Presiden Jokowi yang melihat subsidi BBM yang besar sekali. Namun respons Pertamina yang cepat itu tak tepat dan tak efektif,” katanya.
Jika Erick Thohir menggunakan isu MyPertamina sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitasnya, justru dinilai Fahmy salah besar dan bukan langkah yang cerdas. Justru penggunaan MyPertamina ini akan menurunkan elektabilitas Erick Thohir.
“Saya yakin Erick Thohir tak menggunakan isu pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan MyPertamina. Jika MyPertamina dijadikan sarana untuk mendongkrak elektabilitas tentu itu salah besar. Justru itu akan menjatuhkan Erick Thohir. Jika Pertamina menggunakan MyPertamina untuk mendongkrak elektabilitas, seharusnya Erick Thohir marah,” kata Fahmy.
Penggunaan MyPertamina untuk menggendalian penggunaan BBM subsidi dinilai Fahmy tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Untuk dapat menggunakan MyPertamina harus memiliki gawai dan menggunakan internet. Padahal tak semua konsumen memiliki gawai dan akses internet yang memadai. Jika dipaksakan Fahmy memperkirakan akan banyak masyarakat yang sejatinya membutuhkan subsidi BBM tak bisa memiliki akses karena keterbatasan gawai dan akses internet.
“Pengendalian BBM subsidi dengan MyPertamina tidak efektif. Justru orang kayalah yang akan mendapatkan akses BBM subsidi. Padahal target Jokowi adalah masyarakat miskin. MyPertamina tidak sesuai untuk tujuan pengendalian BBM subsidi yang tepat sasaran,” katanya.
Rencana Kementerian ESDM dan Pertamina menggendalikan penggunaan BBM subsidi dengan menggunakan kreteria mobil dibawah 2000cc, dinilai Fahmy tak efektif untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin.
“Harus disubsidi Pemerintah itu mobilnya atau masyarakat miskinnya. Banyak orang kaya yang memiliki mobil baru dengan cc di bawah 2000cc. Sehingga subsidi BBM dengan kreteria mobil dibawah 200cc tidak adil bagi masyrakat miskin. Dan tak tepat sasaran,” katanya.
Namun, yang lebih tepat menggendalikan penggunaan BBM subsidi dengan membuat Perpres kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi. Kendaraan tersebut hanya sepeda motor, kendaraan angkutan barang dan mobil angkutan umum.
Dengan demikian, Kementerian ESDM mengajukan Perpres tersebut dinilai Fahmy efektif dan mudah untuk menggendalikan konsumsi BBM subsidi.[tat]
