Indonesiaplus.id – Usai menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial, Komisi VIII DPR RI menyetujui realokasi anggaran sebesar Rp48.580.993.500.287, sesuai Pagu SOTK baru dengan pagu awal Rp78.256.327.121.000.
Raker dengan topik “Pembahasan revisi DIPA Kementerian Sosial RI TA 2022 sesuai Perpres No. 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial yang dipimpin Ketua Komisi VIll Yandri Susanto terdapat tiga poin yang menjadi agenda dan akan dikawal bersama. Komisi VIII menyetujui realisasi anggaran sesuai DIPA TA 2022 sebesar Rp29.675.333.620.713 (37,92%).
Kedua poin penting itu menjadi kesimpulan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIll dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran di Gedung DPR RI, Rabu (13/4/2022). Pertama, terkait kepastian SDM Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) di dua unit kerja yakni Ditjen Penanganan Fakir Miskin dan Badiklit Pensos terus mengabdi di lingkungan Kemensos.
Kedua, untuk peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memastikan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tetap sebagai program strategis Kemensos.
Mensos memastikan SDM Kesos di bawah dua unit kerja yang tidak tercakup dalam STOK baru tersebut, akan tetap mendapatkan peran. “Kami akan tetap memberikan peran, bahkan lebih besar lagi,” ujar usai Raker tersebut.
Sebelumnya, Mensos menyatakan bagi para pendamping akan dioptimalkan pengabdiannya guna melayani dan menangani kebutuhan penerima manfaat.
Seperti memastikan layanan kepada lansia terutama lansia yang tinggal tanpa keluarga. “Nanti, para pendamping bisa membantu memasak untuk memastikan kebutuhan nutrisi lansia terpenuhi,” ungkapnya.
Sedangkan, untuk peningkatan kualitas DTKS, Kemensos telah melakukan secara sistematis, inovatif, dan berkesinambungan. Termasuk penggunaan teknologi berbasis satelit yakni geo-tagging, serta membangun sistem berbasis digital yakni aplikasi cekbansos yang lebih partisipatif dan transparan.
Sejumlah anggota dewan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program dan kebijakan Mensos. Salah satunya dari Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily menyatakan pentingnya program Rutilahu di Kemensos dan tidak ada duplikasi di kementerian lain.
Iskan Qolba Lubis, Anggota Komisi VIII menyampaikan program Rutilahu. “Kehadiran Rutilahu ini bisa langsung dan efetif mempercepat pengentasan kemiskinan,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Di hari yang sama, Mensos menghadiri Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri PAN RB, dan Ketua DPD RI dengan pembahasan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.
Pada rapat, Komisi VIII DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah sepakat menahan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana pada Tingkat I.
Kendati Ketua Komisi VIIl Yandri Susanto mengatakan pihaknya tetap membuka ruang diskusi secara internal untuk pembahasan konsep-konsep terkait penanggulangan bencana.
“Setuju (RUU Penanggulangan Bencana) untuk dihentikan, kendati Komisi VIII tetap ingin membahas internal untuk mematangkan konsep-konsep. Termasuk bila pemerintah nanti sudah ada titik temu atau semacam kesepahaman yang bisa dibangun ya bisa jadi RUU Penanggulangan Bencana ini kami hidupkan kembali untuk dibahas bersama-sama,” katanya.
Dalam RUU tersebut, berisi Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait kelembagaan dan pengaturan pendanaan penanggulangan bencana.
Menanggapi hal itu Mensos menyatakan, belum ada titik temu terkait kelembagaan dan anggaran dalam RUU Penanggulangan Bencana namun orang nomor wahid di Kemensos itu akan memperbaiki berbagai langkah penanganan bencana.[ama]
