Indonesiaplus.id – Kementerian Sosial menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi pengeluaran masyarakat di tengah kenaikan harga di bulan Ramadan, termasuk kenaikan harga Minyak Goreng (Migor).
Mewakili Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekjen Kementerian Sosial Harry Hikmat menyatakan, bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Migor masuk dalam rumpun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/sembako dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penerima bantuan.
“Untuk data terus menerus kita tingkatkan validitas dan reabilitas ketepatan sasaran untuk memastikan penerima bansos dari DTKS termasuk PKH dan program sembako. Saat ini, digunakan untuk BLT Migor karena sesuai arahan presiden penerimanya BPNT dan PKH, ” ujar Harry Hikmat
dalam acara Media Briefing BLT Minyak Goreng di Jakarta, Jumat (8/4).
Upaya memastikan data valid, Kemensos telah melakukan validasi secara terus-menerus dari sebelumnya setahun dua kali dan saat ini Menteri Sosial melakukan setiap bulan melakukan pembaruan data atau updating.
“Menteri Sosial melakukan updating setiap bulan dengan data yang berbasis by name by address, padan dengan data Dukcapil atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), ” ungkap Harry.
Dalam DTKS terbaru dilengkapi dengan foto kondisi rumah penerima bantuan melalui geo tagging yang secara real time saat penyaluran bansos disalurkan baik untuk penerima BPNT maupun PKH.
“DTKS sudah lebih baik karena dilengkapi foto rumah penerima, termasuk data penerima BLT Migor yang menggunakan data PKH dan sembako. Jadi, kami yakin ketepatan sasaran bansos akan jauh lebih baik, ” kata Harry.
Kemensos juga menyediakan aplikasi cek bansos terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial SIKS-NG dilengkapi dengan fitur usul-sanggah dan masyarakat bisa berpartisipasi mengusulkan bagi warga yang berhak menerima maupun menyanggah bagi warga tidak layak menerima.
“Melalui fitur usul-sanggah kalau ditemukan penyaluran BLT Migor kurang tepat sasaran bisa disampaikan sanggahan, termasuk ketika masyarakat menemukan keluarga sangat miskin dan layak menerima itu perlu juga diajukan di cek bansos. Itu mekanisme di Kemensos sebagai upaya menjaga integritas dari DTKS sehingga bansos yang diterima keluarga miskin betul-betul tepat sasaran termasuk BLT Minyak Goreng, ” katanya.
BLT Minyak Goreng menjangkau sasaran sebanyak 20,65 juta KPM, yaitu 18,8 juta KPM BPNT dan 1,85 juta KPM PKH yang belum terdaftar sebagai penerima BPNT. Bantuan diberikan sebagai bantalan guna membantu meningkatkan daya beli masyarakat dengan mempertebal bantuan pangan bagi masyarakat yang memenuhi syarat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan program BLT Minyak Goreng yang secara seremoni dilakukan berupa penyerahan uang tunai kepada masyarakat penerima bantuan di Pasar Angso Duo, Jambi, Kamis (7/4).
Dalam peluncuran BLT Minyak Goreng tersebut, hadir 100 penerima manfaat yang menerima bantuan senilai Rp 300 ribu/KPM. Presiden meminta agar bantuan yang diterima agar digunakan untuk keperluan yang bermanfaat bisa untuk modal usaha, membeli kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng yang harganya sedang meningkat saat ini.
Besaran bantuan BLT Minyak Goreng Rp 100.000 setiap bulan yang diserahkan sekaligus untuk tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni. Dengan bantuan yang diberikan bagi masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan total Rp300.000 pada April 2022.
BLT Minyak Goreng merupakan tambahan dari bantuan reguler yang sudah diterima melalui PKH dan BPNT dengan menyasar 2,5 juta PKL dan pengusaha warung yang akan disalurkan oleh TNI-Polri.
Media Briefing BLT Minyak Goreng digelar Ditjen Anggaran Kemenkeu, menghadirkan Narasumber dari Sekretaris Menko Perekonomian; Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI; serta Asisten Operasi Kepala Polri.[ama]
