Indonesiaplus.id – Penundaan pemilu 2024 diusulkan oleh segelintir pimpinan parpol 2024 yang dinilai tidak memiliki alasan rasional.
Sebaliknya, dampak penundaan pesta demokrasi lima tahunan justru berpotensi menimbulkan turbulensi, bahkan tsunami politik terhadap pemilihan presiden dan pemilu legislatif.
Menurut Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), H Mochtar Mohamad, Jumat (4/3/2022), Mochtar mengemukakan, usulan penundaan Pemilu muncul karena para politisi itu mungkin merasa parpol yang dipimpinnya terancam bakal tidak lolos parliamentary threshold 4 persen ke Senayan.
Selain itu, Parliamentary threshold merupakan syarat minimal perolehan suara parpol untuk diikutkan dalam penentuan kursi di DPR.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan usulan tentang perlunya penundaan Pemilu 2024.
Tak pelak, usulan itu menjadi polemik, sebab menurut Konstitusi (UUD 1945), Pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tanggal 8 sampai 10 Februari 2022 yang dirilis 28 Februari 2022 menunjukkan, Airlangga Hartarto/Golkar meraih dukungan 0,6 persen, Muhaimin Iskandar/PKB 0,2 persen, dan Zulkifli Hasan/PAN tidak terbaca (NA).
Ketua Dewan Pembina LGP, survei memberi pertanda ketiga ketua umum parpol tersebut sulit diterima rakyat, dan usulan penundaan Pemilu 2024 yang mereka kemukakan kemungkinan di internal partai masing-masing tidak dilakukan melalui mekanisme partai
Melihat tren terakhir, ketiga parpol, yaitu Golkar, PKB, dan PAN terancam bisa tidak lolos parliamentary threshold 4 persen.
Itulah dasar mereka menyarankan ada baiknya dilakukan fusi (penggabungan) ketiga parpol tersebut seperti yang terjadi pada 1973.[had]
