Indonesiaplus.id – Usulan anggaran Pemilu 2024 Rp 76,6 triliun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai konyol. Sebab, secara logika proses pemilu serentak untuk pengehmatan biaya, perampingan operasional, dan penyederhanaan waktu.
“Jadi, bukan sebaliknya. Dalih pemilu serentak jadi ajang kuras uang negara. Mulai tidak rasional KPU bekerja. KPU bekerja konyol,” ujar Peneliti kebijakan public IDP-LP, Riko Noviantoro, Rabu (16/2/2022).
Menurut Riko prinsip dasar melaksnakan pemilu serentak adalah efisien biaya dan waktu. Plus efisiensi proses kegiatan. Logika itu sepatunya mewarnai penyusunan anggaran pemilu serentak. Bukannya dibalik dan dijadikan alasan kerumitan pemilu serentak, maka pelru dana besar.
Tahapan pemilu tidak lagi butuh anggaran besar. Mulai tahap verifikasi data pemilih, proses penetapan data pemilih sampai pada proses lainnya sejatinya sudah berlangsung sejak sensus penduduk 2020.
Data pemilih sudah pula KPU kantongi pada tahun 2019 dan sebelumnya. Artinya pedataan para pemilih sudah 80 persen tercatat baik. Artinya tidak lagi ada proses yang rumit atau pengulangan dari awal.
“Konsekuensi dana-dana seprti itu bisa hemat. Terlebih dana sosialisasi dan sebagainya. Era digital bisa melakukan penyerderhanaan tahap sosialisasi,” katanya.
Pemerintah peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Situasi pandemi yang terjadi butuh treatment berkelanjutan. Penataan keuangan pun meski lebih baik dan efektif.
KPU diminta agar bisa peka pada kondisi sekarang. Apalagi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara itu masih lemah. Sehingga, pengeluaran anggaran yang besar potensi menimbulkan penyimpangan.
“Pada akhirnya demokrasi yang digerakan KPU hanya jadi demokrasi berbiaya mahal, tanpa manfaat yang optimal,” katanya.[had]
