Indonesiaplus.id – Untuk memastikan bantuan diterima penerima manfaat. Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah, Bank Himbara dan pendamping untuk bekerja. Pasalnya, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memasuki tahapan akhir penyaluran di Oktober.
Pada saat sama, kini masing-masing daerah mendapat tambahan penerima bantuan yang secara nasional besarnya 5,9 juta KPM sehingga pihak-pihak terkait harus berkejaran dengan waktu.
“Saya minta bekerja keras karena masih banyak KPM belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali, untuk bansos PKH akan salur terakhir di Oktober ini. Kalau tidak bisa masuk nanti tidak akan menerima bantuan,” ujar Mensos dalam pertemuan pemadanan data yang berlangsung di Balai Tou Motou, Kota Manado (1/10/2021).
Laporan dari perwakilan himpunan bank-bank milik negara (Himbara), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako. Pada kesempatan tersebut, Mensos menyampaikan keprihatinan karena masih banyak penerima manfaat di Provinsi Sulawesi Utara belum menerima bantuan. Dari data-data yang disajikan, tersaji angka dari ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bantuan.
Misalnya, untuk BPNT/Program Sembako di Kabupaten Minahasa Selatan 542 belum salur, Kabupaten Minahasa Tengah 545 KPM, dan di Kabupaten Minahasa Utara 616 KPM.
“Jelas ini banyak sekali. Total 1.600-an KPM. Ada apa ini. Ini orang miskin ya pak. Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan,” ungkapnya.
Menyoroti Kabupaten Bitung menunjukkan masih ada sekitar 8000-an KPM belum transaksi. Kembali diingatkan bahwa di antara ribuan KPM masih terdapat KPM BPNT yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak bulan Juli 2020.
Perlu diiangat sudah mencapai waktu tiga bulan, Mensos memerintah agar blokir dibuka. “Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan,” katanya.
Agar peneirma bisa mencairkan dana bantuan, Mensos menetapkan deadline penuntasan penyaluran pada minggu kedua Oktober 2021. “Saya minta pada Minggu kedua Oktober, bantuan sudah tersalur,” pinta Mensos.
Perwakilan Bank Himbara menyatakan adanya tantangan geografis yakni domisili KPM yang tinggal di gunung atau berdiam di pulau yang terpisah oleh laut. Mereka yang bekerja di gunung baru kembali ke rumah setelah panen usai. Memudahkan distribusi bansos diminta Bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan secara sekaligus dengan sekalian menyerahkan kartu. “Bawa uang pak sekalian bawa kartunya. Jadi ngga bolak balik pak. Bisa kan?,” katanya.
Juga, Mensos menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus. “Mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja,” ungkapnya.
Intruksikan Mensos kepada KPM BPNT yang belum transaksi sejak Juli 2021, mereka bisa menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau rapel.
“Bantuan yang diterima dirapel lima bulan. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash,” kata Mensos.
Evaluasi pencairan bantuan sosial di Sulawesi Utara, seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungannya, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.[ama]
