Mensos Siapkan Aturan Khusus Untuk Akselerasi Distribusi Bansos Bagi Masyarakat di Kawasan 3T
Indonesiaplus.id – Merespon serius kondisi masyarakat di wilayah Terluar, Terpencil dan Tertinggal (3T), yang terkendala dalam menerima program bantuan sosial. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan kesiapannya untuk menandatangani peraturan yang mempermudah penerima mendapatkan hak-hak mereka.
Pada pertemuan dengan pemerintah daerah, bank Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) dan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, Mensos Risma menerima gambaran terkait sulitnya medan yang harus ditempuh.
Misalnya, saat mengecek kendala penyaluran bantuan, beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.
“Bantuan Rp200 ribu saja, tapi ongkosnya sampai Rp200-600 ribu itu dengan taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan,” ujar Mensos dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Selasa (31/08).
Turut hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI DR. Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial.
Faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos. “Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan,” kata Mensos.
Mensos akan melakukan asesmen lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya. “Mungkin harus menggunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan, ” ungkapnya.
Di pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Provinsi Riau dan mendapatkan laporan adanya ribuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baik untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Bansos PKH, Mensos mengecek progres penyaluran bantuan di Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Untuk Tahap l, terdapat 202 KPM menerima kartu. Tahap ll, terdapat 2.662 kartu belum terdistribusi.
BPNT di Kota Pekanbaru disampaikan bahwa dalam periode tiga bulan total yang tidak tersalurkan sebanyak 8.044. Yakni bulan Juli terdapat 3247 kartu belum terdistribusi, Agustus 2472, dan bulan September sebanyak 2325 kartu.
Pangkal persoalan belum tersalurkannya KKS antara lain KKS belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
Selain itu, Mensos meminta agar pihak bank dan pemerintah daerah melakulkan jemput bola sebagai untuk mempercepat penyaluran bansos atau KKS, yaitu dengan cara mengumpulkan masyarakat ke satu titik di ruang terbuka.[ama]
