Indonesiaplus.id – Masih tingginya jumlah pengangguran, khususnya warga yang berpendidikan rendah membuat tantangan tersendiri bagi Balai Latihan Kerja Mandiri (BLKM) milik Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memaksimalkan pelatihan kerja.
“Alhamdulillah, kami telah memberikan pelatihan kerja bagi warga berpendidikan rendah agar bisa membuka usaha dan mandiri, ” ujar Rina Puspita Nurhayati, Kepala BLKM Disnakertrans Jabar kepada rombongan Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) di Bandung, Rabu (7/4/2021).
Untuk Jabar, pelatihan kerja sangat dibutuhkan mengingat jumlah pangangguran pendidikan SD-SMP dengan persentasi 47,48 % atau sebanyak 1,2 juta orang.
Pelatihan kerja tersebut, kata Rina, salah satu jawaban mengatasi pengangguran di Jabar. Kendati belum seberapa jika dibandingkan kuota 2021 sebanyak 360 orang, dalam 12 angkatan dan per 1 angkatan diikuti sebanyak 30 orang.
“Hingga 2020, jumlah alumni pelatihan kerja BLKM sebanyak 5.300 orang dan 20 % di antaranya sudah mampu untuk membuka usaha secara mandiri, ” katanya.
BLKM menyelenggarakan kejuruan tata boga, las listrik, tata rias wajah dan hijab, financial life skill, barista, catering, otomotif service sepeda motor ringan, bakery, start-up, serta teknik cukur dasar.
“BLKM tidak sekedar menggelar pelatihan kerja, melainkan di lapangan menggandeng partner, seperti UNPAD, shopee, gofood, bank bjb, sekoper cinta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekolah cukur, serta USAID, ” tandas Rina.
BLM tidak hanya menggelar in house training. Tetapi ‘menjemput bola’ bagi warga di desa-desa dalam kategori tertinggal, sehingga memudahkan warga dan tidak perlu datang ke Kota Bandung.
“Jemput bola sangat membantu warga di desa tertinggal mendapatkan pelatihan kerja. Kami datang dengan Mobile Training Unit (MTU) lengkap dengan peralatan dan perlengkapan pendukung, serta para instruktur, ” ungkapnya.
Rombongan Forwaker, melanjutkan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jabar meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten Sumedang.
“Saat ini, kami memiliki pengawas 42 orang dengan jumlah perusahaan per 31 Maret 2021, sebanyak 13.132. Tentu saja, itu belum seimbang dengan beban kerja yang harus dilaksanakan,” ujar Asep Cucu, Kepala UPTD Wilayah IV Bandung.
Selama pandemi Covid-19, ke-42 pengawas tetap bekerja melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ribuan perusahaan dengan menerpakan protokol kesehatan, pemanggilan terhadap perusahaan yang tidak melakukan pemeriksaan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang ada data TKA, serta menggelar pengawasan dan pembinaan secara daring melalui meeting zoom.
“Kami tetap bekerja, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan selama Covid-19, serta terus melakukan inovasi serta berkolaborasi, ” tandas Asep.[tat]
