Indonesiaplus.id – Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai bahwa kultur politik di Indonesia masih memegang prinsip politik balas budi, siapa pun rezim yang berkuasa di negeri ini.
Ujang mengkritisi usai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero).
“Iya, begitulah polanya. Mungkin-mungkin saja seperti itu yang ada kecenderungan balas budi,” ujar Ujang di Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Bagi-bagi jabatan, kata Ujang, dalam politik sebagai sesuatu yang sah karena memang tak ada aturan yang mengikat. Hanya saja ia melihat bagi-bagi jabatan itu tampak terlihat jelas oleh publik.
“Tapi tidak bagi publik, terlalu terlihat bagi-bagi jabatannya. Kasihan ke kiyainya. Mudah-mudahan paham tentang perkeretaapian,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Terpisah, Direktur Riset Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Surya Vandiantara menganggap positif tentang penunjukan Kiai Said sebagai Komisaris KAI. Sebab, tak melulu penempatan jabatan-jabatan tertentu harus dikaitkan dengan politik balas budi.
Untuk membangun perusahaan negara yang sehat tak harus mengutamakan keahlian seseorang. “Iya, terkadang perusahaan negara butuh pengawasan yang baik. Di situlah dibutuhkan sosok yang berintegritas, yang dari sisi etika dan moralitas publik sudah selesai,” tandas Surya.
Sebelum Kiai Said, pemerintah menunjuk putri Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yaitu Zanubah Arrifah Chafsoh atau Yenny Wahid yang dipercaya menjadi Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero).
Menurutnya, penunjukan Yenny juga diharapkan memperbaiki performa perusahaan itu, mengingat saat itu Direksi Garuda juga tersangkut kasus hukum.
“Mbak Yenny selain kita kenal sebagai aktivis perempuan dan demokrasi, beliau juga konsen di isu-isu korupsi. Diharapkan sama ke Kiai Said. Wlaupun kalau dikaitkan dengan politik kebetulan saja Mbak Yenny secara pribadi pernah jadi timses Pak Jokowi. Kalau Pak Kiai Said secara kelembagaan kan waktu itu kalau enggak salah netral,” pungkasnya.[had]
