Indonesiaplus.id – Di tengah meningkatnya ketegangan antara militer dan Perdana Menteri (PM), pihak NATO mendorong demokrasi di Armenia.
“Betul, kami terus memantau perkembangan di negara mitra kami, yaitu Armenia. Penting menghindari kata-kata atau tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut,” ujar juru bicara NATO Oana Lungescu di Twitter.
“Setiap perbedaan politik harus diselesaikan secara damai dan demokratis serta sejalan konstitusi Armenia,” katanya.
Pernyataan tersebut setelah muncul desakan militer Armenia agar Perdana Menteri (PM) Nikol Pashinyan mengundurkan diri.
Menurut Kepala Staf Umum Angkatan Darat Onik Gasparyan, bersama dengan komandan senior lainnya, merilis pernyataan pada Kamis (25/2) yang meminta Pashinyan mundur.
Pihak Pashinyan menanggapi dengan menyebut tuntutan itu sebagai upaya kudeta dan mendesak para pendukungnya turun ke jalan untuk melawan.
Kerusuhan tersebut muncul usai berakhirnya konflik militer antara Armenia dan Azerbaijan musim gugur lalu yang secara luas dipandang sebagai kemenangan Baku.
Kondisi hubungan antara bekas republik Soviet telah tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai Karabakh Atas.
Namun, wilayah itu diakui sebagai bagian dari Azerbaijan dan tujuh wilayah yang berdekatan. Selama konflik enam pekan, yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia, Azerbaijan membebaskan beberapa kota strategis dan hampir 300 pemukiman dan desanya dari pendudukan Armenia.
Sebelumnya, sekitar 20% wilayah Azerbaijan telah diduduki secara ilegal oleh Armenia selama hampir tiga dekade.[mar]
