Indonesiaplus.id – Usai beredar peta Palestina yang dihapus dari Apple dan Google Maps membuat viral dan memancing kemarahan warganet saat akun Twitter, @_graveyardd membagikan unggahannya terkait Palestina.
“Secara resmi, Google dan Apple menghapus Palestina dari World Maps. Hari ini Palestina dihapus dari peta besok Palestina akan dihapus dari dunia,” tulisnya.
Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi, Ishaq Sidr membuka suara pada Sabtu, 18 Juli 2020 yang dikutip dari laman English Wafa bahwa pihaknya tengah memertimbangkan kemungkinan menggunakan mesin pencari alternatif selain Google sebagai tanggapan terhadap kabar penghapusan Palestina dari peta.
Kampanye publik diluncurkan pada Jumat (17/7/2020) sebagai aksi protes adanya penghapusan titik Palestina di Google Maps dan Apple Maps.
Lebih dari satu juta warganet mengisi sebuah petisi yang menuntut kedua peta online tersebut untuk secara tegas memasukkan wilayah Palestina.
Bahkan, Sidr menandaskan bahwa penghapusan negaranya dari peta dapat berarti sebagai ‘bias buta’ bagi pendudukan Israel dan pelanggarannya terhadap hak asasi manusia Palestina.
Kementerian Palestina telah mengembangkan beberapa cara menangani penghapusan nama Palestina, termasuk memberikan tekanan pada Google dan Apple melalui server mereka yang digunakan oleh beberapa perusahaan Palestina.
Sidr juga menegaskan berbagai langkah hukum yang harus diambil sebagai tanggapan terhadap penghapusan wilayah Palestina tersebut.
Termasuk mengajukan tuntutan hukum dengan badan-badan internasional yang kompeten, mengingat fakta penghapusan nama yang diakui secara internasional negara melanggar hukum dan perundang-undangan internasional.
Termasuk, melanggar resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa yang relevan. Kendati Kementerian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Palestina mengambil sejumlah langkah, ternyata reaksi dari pihak-pihak yang menghapus Palestina tak sesuai harapan.
“Kementerian telah menjangkau Google, Facebook dan perusahaan lain untuk menekan dan memaksa mereka menghormati narasi dan konten Palestina, tetapi tanggapan mereka tidak seperti yang disyaratkan,” katanya.
Pemerintah mendorong peran serikat pekerja, perlawanan rakyat dan Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) dalam menekan Goole dan Apple untuk menahan diri dari langkah yang dianggap tidak adil.
Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat, Riad al-Malki, mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan prosedur hukum yang diperlukan untuk menanggapi Google dan penghapusan Apple atas nama Palestina dari peta mereka.
Kini Riad al-Malki ditugaskan mengidentifikasi badan internasional yang akan mengajukan masalah ini. Al-Malki menyebut langkah tesebut akan memudahkan pemerintah Palestina untuk menuntut para pejabat dari Google dan Apple jika mereka bersikeras melanggar hukum internasional.
“Google dan Apple tentu saja salah ketika mereka berurusan dengan Palestina dengan perkiraan yang terlalu rendah ini,” katanya.
Penghapusan Palestina dari Google Maps dan Apple semakin menyebar saat Presiden Israel, Benjamin Netanyahu berencana untuk mencaplok Tepi Barat.[fat]
