Indonesiaplus.id – Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan, bahwa bansos efektif menggerakkan ekonomi rakyat, termasuk membuka peluang bagi korban PHK meraih peluang kerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak Covid-19.
Bansos reguler seperti Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), berperan penting menggerakkan perekonomian rakyat.
“Bahan pangan dibeli, bisa didapat dari pemasok lokal. Mungkin berupa industri kecil atau mikro. Jika mendapatkan order dan bisnis mulai bergerak, bisa merangkul korban PHK,” kata Mensos di Jakarta, Senin (8/6/2020).
Mensos menghimbau agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk segera membelanjakan bantuan yang sudah diterima untuk mendorong pergerakan ekonomi.
Tranformasi telah dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait bansos pangan dari BPNT menjadi Program Sembako. Pada skema BPNT indeks bantuan sebesar Rp 110 ribu per KPM bulan bisa dibelanjakan beras dan atau telur.
Pada Program Sembako indeks meningkat menjadi Rp150.000/KPM/bulan, dan komuditas yang dibelanjakan semakin beragam. KPM bisa membelanjakan komoditas yang mengandung karbohidrat (jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).
Saat pandemi, bansos berperan penting memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak. Komuditas tersebut mudah didapat di lokasi dimana KPM tinggal. Jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian, ini jenis pangan yang mudah didapat dari petani atau warga lokal.
“Untuk tahu dan tempe, ini kan industri kecil. Jadi, dari bansos bisa memberdayakan petani lokal dan industri kecil, yang pada gilirannya menghidupkan perekonomian secara lebih luas,” tandas Juliari.
Adanya pilihan pangan yang beragam, juga mengakomodasi jenis pangan khas daerah tertentu seperti sagu (di Maluku). Juga, mengedepankan local wisdom. Pemerintah daerah bisa memilih bahan pangan yang dihasilkan dan biasa dikonsumsi di daerah setempat.
Pemerintah menambah manfaat dan kepesertaan bansos reguler. Program Sembako ditingkatkan indeksnya dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per KPM per bulan selama enam bulan dari Maret sampai Agustus 2020. Kepesertaan program ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM.
Juga, Program Keluarga Harapan (PKH), ditingkatkan kepesertaan dari 9,2 juta menjadi 10 juta KPM. Periode pencairan biasanya tiga bulan sekali menjadi setiap bulan untuk mengantisipasi timbulnya perlambatan perekonomian Indonesia.
“Kebijakan ini merupakan respon pemerintah untuk menjaga konsumsi di lapisan terbawah agar tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi,” ucap Mensos Juliari.
Dengan uang langsung dikiirmkan ke e-wallet, KPM bisa langsung membelanjakannya sesuai dengan bahan pangan yang menjadi kebutuhannya.
Demikian juga bansos reguler, bansos non reguler seperti Bansos Sembako Bantuan Presiden dan Bansos Tunai (BST), berperan penting menggerakkan roda perekonomian.
Ketersediaan bahan makanan pada Bansos Sembako Banpres, tidak lepas dari keterlibatan pekerja selama proses produksi dilakukan.
“Untuk BST, ini dari bantuan uang tunai, KPM bisa membelanjakan ke warung terdekat atau industri kecil setempat. Dengan demikian, bisa menggerakkan perekonomian setempat, atau juga membuka peluang kerja bagi korban PHK,” ungkap Mensos Juliari.
Di lain kesempatan, Sekjen Kemensos Hartono Laras menyatakan, selain dari Kemensos, bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19, juga datang dari K/L lain dan juga dari pemerintah daerah.
“Bansos pangan maupun tunai, berperan penting memberdayakan masyarakat dan perekonomian lokal, sebab dana dari KPM bisa dibelanjakan di lingkungan setempat dan barang-barang yang dibutuhkan disediakan oleh pemasok lokal,” ungkap Hartono.[mor]
